Tidak Becus Pimpin Daerah Bupati Musi Rawas Mundur Dari Jabatan

Musi Rawas,Silampari.com – Dari beberapa tuntutan Koalisi Trisula pada Aksinya 8 Desember 2022, Bupati di nilai buta, tuli dan bisu, sehingga Bupati Musi Rawas berpaling di belakang OPD takut untuk menemui para pendemo.

Efendi selaku aktivis Hukum Tata Negara mengatakan Kami Membantah pernyataan yang koalisi trisula dan kanti tidak berdasar dalam demo dengan tema raport merah dianggap tidak becus urus daerah dan mendesak bupati mundur, yang menjadi penilaian kami terhadap kinerja bupati adalah banyaknya kepala dinas yang rangkap jabatan,

Lanjutnya diantaranya

1. Assisten Pemerintahan dan Kesra merangkap jabatan Kepala Dinas Pendidikan,

2. Kepala BKPSDM merangkap Inspektur,

3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan merangkap Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan,

4. Kepala Disperindag merangkap Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan,

5. Kabag Tapem dan kerjasama merangkap Kepala Disbudpar,

6. Kepala Dinas Perkebunan dirangkap oleh Kepala BAPPEDA,

7. Kabag Hukum merangkap Assisten Administrasi Umum dan Keuangan,

8. Kepala BPPRD merangkap Kepala DPMPTSP,

9. Assisten Perekonomian dan Pembangunan merangkap Sekda.

Sudut pandang kami dalam perspektif hukum tata negara merupakan kinerja buruk bupati yang mengkondisikan keadaan seperti ini,” ungkap Efendi ketika dihubungi, Minggu (10/12/2022).

Menurutnya ada yang lebih memprihatinkan lagi yaitu ada dinas yang sudah hampir berjalan 3 tahun masih PLT yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dimulainya PLT dari Kepala DLH sebelumnya, Hermerudin pensiun pada 26 Desember 2019.

“Ini kami nilai sudah menyalahi aturan Menpan RB dan peraturan Mendagri No 13 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” jelas Efendi.

Jadi yang menyatakan demo kami itu tidak berdasar itu dari mana, tambahnya.

“Sudah lah atas demo kami ini adalah bentuk reaksi kami atas ke tidak beresan bupati dalam menata sistem pemerintahan.

Kalau jadi bupati cuma hanya bisa membangun jalan, siapapun orang semua bisa termasuk anak Sekolah Dasar (SD) pun bisa melakukan itu,” pungkasnya.

Moch sancik selaku ketua Kanti mengatakan bahwa saat ini masih banyak Kepala OPD Kab. Mura menyandang status PLT dan rangkap jabatan tentunya dari jabatan PLT tersebut adanya batasan-batasan sebagaimana tertuang SURAT EDARAN BKN NOMOR 1/SE/I/2021TENTANG KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN Badan dan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan latau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran. Ujar sancik

” Hamdan KSP selaku ketua koalisi trisula mengatakan Kalau memang Bupati Musi Rawas Tidak menanggapi Aksi Demo kami tempo hari mungkin Dalam waktu Dekat kami akan membawa Masa lebih Banyak lagi dihalaman kantor Bupati Musi Rawas,

Dan mungkin dalam waktu dekat ini kami dari koalisi trisula akan melaporkan Beperapa Dinas ke APH atas dugaan korupsi terutama BKPSDM dan Inspektorat yang akan kami laporkan ke kejaksaan negeri Lubuklinggau, sembari kami akan melakukan aksi di kantor kejaksaan Lubuklinggau kami sampaikan laporan laporan tersebut tutup Hamdan (Edison)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *