Rangkap Jabatan Perangkat Desa Wonokerto, Potensi Monopoli Kegiatan

MUSI RAWAS – | Dugaan rangkap jabatan salah seorang perangkat Desa E Wonokerto, Kecamatan Tugumulyo, Dede Rusmanto berpotensi monopoli berbagai kegiatan di desa tersebut.

Mantan Kepala Desa (Kades) E Wonokerto, Sugiano membenarkan tentang rangkap jabatan Dede Rusmato. “Kalau mau konfirmasi temui saja pak Dede,” ujarnya.

Dede Rusmanto ketika dikonfirmasi menjawab bahwa ia tidak menyalahi aturan. “Jika saya menyalahi aturan, berarti se-Kecamatan Tugumulyo jug menyalahi aturan. Karena perangkat desa lain sama seperti desa kami,” ujar Dede Rusmanto.

Terkait tentang rangkap jabatan, info yang diterima bahwa Dede Rusmanto menjabat Kasi Pemerintahan ikut dalam program pembangunan bersumber dari Dana Desa, dan melalui Anggaran Dana Desa (ADD) ia menerima gaji Rp 2.215.000,-/bulan sudah berjalan 6 tahun.

Dede Rusamanto juga Ketua Program Pengelolaan Percepatan Tata Guna Air (P3TGAI) sudah 5 tahun menjabat. Masa Pandemi Covid-19, P3TGAI menerima bantuan Fisik berupa Siring Aliran Persawahan sebesar Rp 196 juta dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) VIII Sumatera.

Selanjutnya, Dede Rusmanto menjabat Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yakni program bantuan yang di salurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) melalui Dinas PU CKTRP Tahun 2020 dengan cara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 140 juta. Swakelola dimaksud dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai untuk membantu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa.

Sementara diatur dalam UU Desa No 6 Tahun 2014, bahwa Perangkat Desa tidak boleh rangkap jabatan atau di sebut dobel job dan terkesan perangkat desa tidak memberi peluang kepada yang lain.

Pada uraian UU no.6 tahun 2014 tersebut yakni :
1. Merugikan kepentingan umum.
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa

Ketika seorang Perangkat Desa mengangkangi larangan-larangan yang ada. Maka Perangkat Desa akan dikenai sanksi administratif baik berupa teguran lisan maupun teguran tertulis.

Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa, dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian “pemecatatan” dari Perangkat Desa.

Keputusan SKB 4 Menteri tentang Padat Karya Tunai di keluarkan sebesar 30% pada tahun 2018 dan di tahun 2020 Bulan April, PDTT menimbulkan kebijakan 50% untuk masyarakat karena dampak Pandemi Covid-19.

Tetapi fakta dilapangan, di Desa E Wonokerto dari kegiatan Dana P3A dan KSM ini hanya dikeluarkan 15% upah untuk masyarakat. Hal ini karena setiap pekerjaan fisik di borongkan seharga Rp 60.000,-/meter, sebagaimana dijelaskan langsung oleh pekerja yang biasa mengerjakan bangunan didesa setempat. | ed

Tinggalkan Balasan