Menyibak Ruang Keterbukaan Informasi Publik di Pemkab Musi Rawas

PENDAHULUAN

Amanat Konstitusi UUD 1945 Pasal 28E : butir (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Dan butir (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Kemudian Pasal 28F : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sebagaimana tertuang dalam konstitusi, kami hanya ingin menggaris bawahi begitu pentingnya informasi guna untuk pengembangan diri dan lingkungan sosial. Karena dimasyarakat modern informasi telah menjadi kebutuhan primer yang harus terpenuhi yang tanpanya akan terdorong kepada kebodohan dan keterbelakangan. Termasuk kebutuhan Informasi Publik yang perlu diketahui masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan dan sebagai kontrol sosial (pemegang kedaulatan rakyat).

Demikian juga hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat dan menyalurkan ke berbagai saluran yang ada juga dijamin konstitusi. Oleh karena itu, tulisan singkat ini di buat sebagai bahan untuk diskusi guna mencari solusi atau jalan terbaik terhadap permasalahan, kendala, hambatan terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura). Diskusi ini diharapkan melahirkan usul, saran, pendapat serta rekomendasi hasil buah pikiran peserta diskusi yang akan disampaikan kepada pemangku kebijakan di Pemkab Mura.

Adapun materi diskusi mengambil judul : “Menyibak Ruang Keterbukaan Informasi Publik di Pemkab Musi Rawas.”

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) semestnya sudah wajib diterapkan 2 tahun setelah terbitnya yakni tahun 2010. Tetapi tidak semua lembaga/organisasi/badan publik pemerintah maupun non pemerintah yang menggunakan APBN/APBD mematuhinya.

Tentang KIP ini tahun 2012 – 2013 sudah diwacanakan di Lubullinggau dan Mura, waktu itu Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) Sumsel turut mendorong Pemda segera menerapkan KIP. FITRA juga menggelar Seminar KIP dengan mengundang berbagai stakeholder termasuk kalangan Pers di Lubuklinggau dan Mura. Namun proses KIP di Pemkab Mura sendiri seolah berjalan lambat, kendati sudah ada anggaran untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bagian Humas Setda Kabupaten Mura dan PPID sudah terbentuk. (Berdasarkan konfirmasi dan data Perda serta Perbup APBD).

Sudah ada beberapa lembaga maupun perorangan yang mengajukan permintaan informasi dan dokumentasi bahkan ada yang sudah ke ranah Komisi Informasi (KI) Pusat maupun Provinsi. Namun Pemkab Mura melalui (SKPD) sekarang bernama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terkesan tidak melayani, sistem administrasi surat-menyurat. Dan hal itu terjadi pada hampir seluruh SKPD, alih-alih melayani permintaan, malah semakin acuh dan no respon. Selain itu ada yang selesai dengan negosiasi, artinya tidak mencapai substansi permintaan yang diajukan.

Demikian juga Komisi Informasi baik pusat maupun provinsi saling ping pong. Tidak ada tindak lanjut baik mediasi maupun ajudikasi. Melapor ke Ombudsman sebagai lembaga yang menangani Pelayanan Publik sesuai dengan rujukan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga hanya sebatas tanggapan surat saja, tindak lanjut selalu menunggu dan menunggu.

Dalam perhatian kami, dua tahun terakhir KIP di Pemkab Mura memasuki era digital serba elektronik dan online. Tahun 2020 lalu setidaknya sudah ada satu permintaan data dari masyarakat melalui PPID dan diteruskan ke PPID Pembantu yang berada di OPD terkait. (Sesuai penjelasan PPID kepada kami saat konfirmasi).

Namun, sangat disayangkan tidak berlanjut. Artinya OPD terkait tidak melayani permintaan tersebut sedangkan si peminta data pun sepengetahuan kami tidak pula mengajukan keberatan apalagi mengajukan sengketa ke Komisi Informasi.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebenarnya bukan merupakan rahasia negara, sehingga bisa di minta masyarakat. Hanya memang perlu alasan yang tepat dan memenuhi syarat kelayakan untuk dimiliki.

Klasifikasi atau jenis Informasi Publik di Pemkab Mura jika diamati hingga kini belum terealisasi, apalagi di tingkat OPD. Setidaknya berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, jenis Informasi Publik diantaranya, Informasi yang wajib disediakan, Informasi yang diumumkan secara berkala kemudian Informasi yang serta merta dan Informasi yang tersedia setiap saat. Belum lagi penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penyediaan Daftar Informasi Publik. (Hal ini pernah juga diamanahkan Kepala Diskominfo Prov Sumsel pada Bimtek yang diikuti 17 Kab/kota di Sumsel)

Jenis informasi tersebut disampaikan melalui saluran atau media yang ada. Saluran atau media informasi tersebut, seperti white board, banner, elektronik dan website. Akan tetapi kenyataan masih ada diantara jenis informasi tersebut yang belum disediakan, sekalipun yang paling mudah, seperti papan informasi.

Rendahnya partisipasi Pemda atau OPD dalam menyediakan jenis-jenis informasi ini bisa jadi merupakan sikap abai dan merasa tidak terlalu penting atau kesengajaan. Ini tentu akan berakibat rendah juga peran serta masyarakat dalam pembangunan bahkan bisa jadi penghambat pembangunan. Selain itu dengan minimnya informasi penyelenggaraan pemerintahan dapat jadi ajang ‘bancakan’ penyelenggara pemerintahan untuk korupsi.

Sekali lagi, KIP merupakan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 28f : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Namun, ada informasi yang dikecualikan sesuai UU KIP karena dapat membahayakan negara, perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, berkaitan dengan hak-hak pribadi dan rahasia jabatan; serta Informasi Publik yang belum dikuasai.

Dalam UU KIP mengenai hukuman untuk badan publik yang dimenangkan penggugat, ganti kerugian, maksimal dikenakan pidana 1 tahun kurungan dan/atau maksimal denda Rp 5 juta. Ini bisa dirasakan terlalu rendah, sehingga seolah diabaikan badan publik. Apalagi mencapai itu melalui proses panjang, setelah putusan Komisi Informasi (KI), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Agung (MA) terakhir upaya melalui penegakan hukum oleh polisi.

PERMASALAHAN TENTANG KIP

1. Belum ada klasifikasi atau jenis Informasi yang disediakan.
2. Saluran informasi masih banyak belum optimal seperti papan pengumuman, banner termasuk update website dan medsos.
3. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Daftar Informasi Publik. Kemudian belum ada Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) sebagai ganti Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010.
4. Tinjauan secara keseluruhan belum ada keseriusan Pemkab Mura melaksanakan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. Termasuk untuk memperkuat kelembagaan PPID apalagi PPID Pembantu. (Termasuk dukungan anggaran dan SDM).
5. Lemahnya pelayanan informasi sehingga menjadi hambatan bagi wartawan atau awak media memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk publikasi media terutama pada OPD terkait.
6. Tuntutan Hukum atas sengketa ke Badan Publik terlalu rendah sehingga bisa diabaikan. (Ranah Pemerintah Pusat).

Penulis/Narsum : Faisol Fanani
Profesi : Pemimpin Redaksi Media Online Jurnalindependen.com
Organisasi : Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) No. 06.00.18292.17B
Sertifikasi Wartawan : Wartawan Muda No. 10649-PWI/WDa/DP/XII/2016/21/08/73

Tempat Diskusi : Kafe Hambalayo II, Air Kuti, Lubuklinggau. Jum’at (29/01/2021.

USUL DAN SARAN :

1. Tersedia klasifikasi jenis informasi baik tingkat Kabupaten maupun tingkat OPD dan Kecamatan.
2. PPID dan PPID Pembantu di masing-masing OPD dapat melengkapi atau meng-update saluran informasi yang ada, seperti papan pengumuman, banner termasuk website dan medsos.
3. Diberi kemudahan akses bagi pemohon informasi dan data baik dari wartwan, LSM maupun masyarakat untuk memperoleh informasi maupun data yang diperlukan.

REKOMENDASI :

1. Segera menyusun SOP tentang alur dan tatacara permintaan informasi/data, menyediakan daftar informasi publik yang tersedia.
2. Memperkuat kelembagaan PPID dan PPID Pembantu, baik secara administrasi, anggaran maupun SDM.
3. Memperkuat tuntutan hukum sengketa badan publik (ranah Pemerintah Pusat).

Tinggalkan Balasan