Kajian mahasiswa Hukum Tata Negara Mengenai Kinerja TBUPP Musi Rawas

Musi Rawas,silampari.com – sebagai mahasiswa yang digeluti oleh pemuda tampan dan tanggu ini Efendi berasal dari kota Lubuklinggau,Saat ini sedang berkecimpung dalam pembelajaran Hukum tata Negara pada fakultas STAIS BE Bumi Silampari kota Lubuklinggau.

Tentunya pria muda ini sangat peduli pada kegiatan percepatan pembagunan kabupaten Musi Rawas saat ini t pada kinerja kinerja Tim yang sudah di bentuk dan Di SK kan oleh Bupati Musi Rawas beberapa bulan/tahun yang Lalu.

Pada pembahasan terkait Kinerja TBUPP Efendi menilai apa yang menjadi Tugas pokok dan fungsi TBUPP sangat tidak jelas dan tidak sesuai dengan espektasi dalam perspektif sebagai tim percepatan pembangunan, cendrung yang muncul sekarang tim tersebut menjadi wadah Nepotisme.

Sambungnya dan Lebih parah lagi saya berspekulasi bahwa TBUPP cendrung menjadi wadah Politik balas Budi yang dibayar dengan dana APBD yang notabenenya adalah uang rakyat,

Lanjutnya dalam banyak contoh semestinya TBUPP dapat memberikan kontribusi pemikiran dan ide ide dalam percepatan pembangunan di kabupaten Musi Rawas.

Sejauh ini kita tidak melihat kinerja nyata apa yang dilakukan oleh tim bentukan bupati Musi Rawas, sementara ada banyak Masalah yang terjadi di masyarakat khususnya di kabupaten Musirawas yang meliputi 10 Bidang arah pembangunan, contoh permasalahanya pertama yaitu kisruhnya Masalah penyertaan modal milyaran BUMD Mura sempurna yang menurut pantauan kita sama sekali tidak berjalan efektif.

” selanjutnya permaslahan yang kedua yaitu Masih banyaknya Dinas_Dinas yang di Jabar oleh Pelaksana Tugas atau PLT yang sudah melampaui aturan mengenai waktu perpanjangan jabatan, yang mana kita ketahui bersama ada sekitar 6 OPD dan termasuk Sekda yang masih menjabat PLT sudah lebih dari setahun,

“Maslah selanjutnya yaitu Jatuhnya harga sawit yang berdampak pada petani suwadaya yang ada dimusirawas permaslah ini sama sekali tidak ada upaya dari pemerintah atau dalam hal ini TBUPP untuk bekerja dalam memberikan masukan kepada bupati, dan yang lebih miros lagi dalam pemberitaan kita membaca bahwa kabupaten Musirawas mengalami kerugian ratusan Milyar rupiah dari Pemilik Kebun sawit yang tidak memiliki HGU,

“Mengapa saya sampaikan bahwa ini merupakan kerjanya TBUPP selain dari dinas terkait, karena TBUPP memiliki hak bersuara dan tulisan yang langsung disampaikan ke Bupati, beda halnya dengan kinerja Dinas yang kaku dan prosedural layaknya Jalaur birokrasi pemerintah..

“Maka dalam kesempatan ini saya berharap agar Bupati musirawas lebih mengoptimalkan kinerja TBUPP jangan sampai TBUPP menjadi wadah Politik balas Budi dan berkumpulnya rekan dan keluarga yang berbau Nepotisme untuk membacai uang APBD..tutup Efendi (Edison)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.