Ini Kata Kasi PMD Tentang Rangkap Jabatan Perangkat Desa

MUSI RAWAS – | Berikut penjelasan Camat Tugumulyo melalui Kasi PMD, Zazili tentang Rangkap Jabatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 51 ayat, yakni : merangkap sebagai ketua/anggota BPD, DPR RI, DPR Propinsi dan atau DPR Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain lain yg ditentukan dalam peraturan.

“Kalau perangkat desa itu sah-sah saja karena jabatan Ketua KSM dan P3A itu hasil musawarah masyarakat desa dan lagi pula itu tidak mendapatkan imbalan atau honor,” tegas Zazili di saat di wawancai di ruang kerjanya, kemarin.

Sebelumnya, mantan Kades E Wonokerto, Sugiono mengatakan masalah pak Dede silakan ke pak Dede yang bertanggung jawab.

Terkait tentang rangkap jabatan, info yang diterima bahwa Dede Rusmanto menjabat Kasi Pemerintahan ikut dalam program pembangunan bersumber dari Dana Desa, dan melalui Anggaran Dana Desa (ADD) ia menerima gaji Rp 2.215.000,-/bulan sudah berjalan 6 tahun.

Dede Rusamanto juga Ketua Program Pengelolaan Percepatan Tata Guna Air (P3TGAI) sudah 5 tahun menjabat. Masa Pandemi Covid-19, P3TGAI menerima bantuan Fisik berupa Siring Aliran Persawahan sebesar Rp 196 juta dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) VIII Sumatera.

Selanjutnya, Dede Rusmanto menjabat Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yakni program bantuan yang di salurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) melalui Dinas PU CKTRP Tahun 2020 dengan cara swakelola dengan anggaran sebesar Rp 140 juta. Swakelola dimaksud dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai untuk membantu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa.

Penulis : Edison
Editor : Faisol

Tinggalkan Balasan