Dugaan Mark up Makmin Pol PP Mura, LSM Desak APH Usut Tuntas Pelaku

MUSI RAWAS – | Diduga Penyediaan makan dan minum Satpol PP dan Damkar Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 telah di mark up. Hal ini diketahui dari pemberian makan petugas jaga.

Menurut pengakuan H Marsono Kasat Pol PP dan Damkar tentang makan minum (Makmin) petugas jaga terdiri beberapa pos yang mendapatkan jatah makan yaitu pos pemda ring 1/ kantor bupati pos kantor pos pemda pos damkar ada lima pos.

Untuk di kantor yang mendapatkan makan Kasat, Sekretaris dan PPTK. Pengadaannya itu dari rumahnya (H. Marsono/ Kasat Pol PP) di hargakan perbungkus Rp 25.000,- mencapai Rp 30.000,- dengan jatah dua kali perhari siang dan malam.

“Total keseluruhan hanya 64 personil jaga di tambah 4 komandan pos,” ujar Marsono saat di wawancarai diruang kerjanya.

Fakta dilapangan sangat berbeda dari penjelasan Marsono. Yang mendapat jatah makan tersebut hanya 34 orang, dan perporsinya diperkirakan 25.000 fakta tersebut dari hasil wawancara personil jaga yang tidak mau di sebutkan namanya.

Perporsi diduga melebihi harga nasi bungkus senilai Rp 25.000,- dan melebihi anggaran untuk personil Sat Pol PP, Keputusan presiden republik Indonesia nomor 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelangaraan pemerintah daerah pasal 9 ayat (1) masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelangraan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota, Ayat (2) mengawasi sebagai mana yang dimaksud ayat (1) dilakukan secara perorangan organisasi organisasi masyarakat.

Sementara, Sekretaris LSM Gerakan Antar Pemuda Berantas Korupsi mengharapkan Aparat Penegak Hukum (APH) baik Tipikor Polres maupun Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dapat mengkutip pemberitaan yang suda di terbitkan menjadi bahan penyelidikan terhadap oknum yang bermain Satpol PP dan Damkar Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.

Serta berdasarkan undang-undang No. 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tindak pidana korupsi telah merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Maka indikasi perbuatan melawan hukum dengan uraian menurut pendapat dan analisa yuridis bahwa setiap melawan hukum ada unsur-unsur barang siapa dan unsur-unsur dengan sengaja, maka dari ini kami kedekatan dan meminta kepada kanit tipidkor polres musi rawas atau kepala kejaksaan negeri kota Linggau agar lubuk Linggau agar dapat memberikan sanksi admistrasi dan ‘kepada oknum / kepala Satuan Polisi PP kabupaten Musi Rawas. | ed

Tinggalkan Balasan