Dipercaya Jadi Ketua KPK Tipikor, Hardi Jafar Siap Ungkap 2 Korupsi Besar

MURATARA – | Hardi Jafar ditunjuk sebagai Ketua Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (KPK Tipikor) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) setelah melalui musyawarah mufakat para aktifis penggiat anti korupsi Kabupaten Muratara di rumah Pembina KPK Tipikor Musirawas, Lubuklinggau, Muratara (MLM), HA Murtin, Jalan KBS, Ahad (31/01/2021).

Aktifis senior ini mengungkapkan terpilihnya sebagai Ketua KPK Tipikor ini merupakan amanah yang besar tanggung jawabnya, yakni bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga Masyarakat Kabupaten Muratara yang menginginkan pemerintahan ini berjalan dengan bersih dan tepat sasaran dalam programnya.

Tentunya ini menjadi PR bagi dirinya dan rekan rekan penggiat anti korupsi Kabupaten Muratara untuk kerja keras kerja cerdas kerja ikhlas dan kerja tuntas mengusut dugaan korupsi di Bumi Beselang Serundingan.

Setidaknya menurutnya ada dua indikasi korupsi yang besar yang perlu diungkap agar kerugian negara milyaran rupiah dapat kembali ke kas negara.

“Untuk dua PR itu masih kita rahasiakan, namun bukti bukti yang sudah ada sudah memadai dan nanti akan dikaji secara bersama dengan keanggotaan KPK Tipikor nantinya,” ungkapnya.

Selanjutnya, pihaknya mengatakan optimis kehadiran KPK Tipikor ini mampu memberikan masukan dan perbaikan yang cerdas baik itu ke Aparat Penegak Hukum maupun Masyarakat Kabupaten Muratara.

Dia mengatakan kehadiran KPK Tipikor tidak menakut nakuti para Kepala OPD maupun Kepala Daerah melainkan memberikan evaluasi apabila terjadinya penyimpangan.

Evaluasi tadi ungkapnya berdasarkan kajian strategis ditinjau dari hukum teknis kegiatan dan pelaksanaan. sebab dalam KPK Tipikor ini ada divisi-divisi yang membidangi dan juga dengan keilmuan yang dimiliki keanggotaannya untuk mengungkapkan hal tersebut.

Tak hanya itu menurut Putra asli Muratara ini, pihaknya juga berkoordinasi dengan BPK, KPK dan lembaga tinggi negara lainnya.

“Kita Insya Allah dilindungi oleh Undang-Undang dan dapat berkoordinasi langsung dengan KPK nantinya. ada ranah yang harus masuk ke KPK tentunya akan kita laporkan,” ungkapnya.

Sambung Hardi Jafar, pengawasan korupsi juga tidak hanya pemerintahan, namun juga perusahaan-perusahaan yang ada yang di Muratara, penyimpangan juga dapat terjadi.

“Kita juga garap itu, penyimpangan milyaran bisa saja terjadi pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muratara, saya mohon doanya KPK Tipikor ini bergerak sesuai visi misi yang ada,” jelas Hardi Jafar.

Sementara itu, Dewan Pembina, HA. Murtin mengatakan khusus tiga daerah di Bumi Silampari KPK Tipikor sudah terbentuk Kepengurusan tinggal menunggu pelantikan.

“Saya berharap tunjukkan kinerja dengan baik, korupsi itu tidak hanya dihilir, tapi juga di hulu, maka perlu dikaji, paparkan kepada APH, ini perlu ditindak lanjuti,” pungkasnya. | rls

Tinggalkan Balasan