Aktivis Hukum Tata Negara Meminta Bupati Menyikapi Kepastian Hukum tenaga Honorer

Musi Rawas,silampari.com – menyikapi surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/185/M/SM.02.03/2022 tentang penghapusan Tenaga Honorer Daerah kabupaten Musi Rawas provinsi sumatera selatan,yang akan dihapus pada Nopember 2023.8/06/2022.*

Efendi selaku Ativis Hukum Tata Negara Di Fakultas STAI,Bumi silampari kota Lubuklinggau, dapat diwawancarai oleh awak media silampari.com Terkait Dasar hukum mengenai Penghapusan Tenaga Honorer yang ada di kabupaten Musi Rawas.

Menurut nya Atas kebijakan Pemerintah pusat menghapus tenaga honorer, saya dalam kapasitas aktivis Hukum Tata Negara perguruan tinggi STAI.Bumi Silampari Bahwa menyarankan agar Pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Musir Rawas

agar memperhatikan Nasib tenaga Honorer, hal ini saya sampaikan bahwa sampai saat ini baik bupati maupun DPRD belum melakukan langkah konkrit dalam menyikapi tenaga honorer yang ada di kabupaten Musirawas.apa akan di alihkan status menjadi Outsourcing seperti arahan dari pemerintah pusat.”

Dalam kesempatan ini saya menyarankan agar pihak eksekutif dan legislatif dalam hal ini bupati dan pihak DPRD kabupaten Musirawas untuk duduk bersama menyikapi atas keputusan pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honorer di daerah agar ada kepastian hukum tenaga honorer kita yang ada dimusirawas Meminta Bupati Menyikapi Kepastian Hukum tenaga Honorer di Musi Rawas.*

Dapat di wawancara kepala BKPSDM kabupaten Musi Rawas,terkait surat edaran MENPANRB Republik Indonrsia menurutnya Yanh jelas masala itu belum ada sosialisasinya, dari bupati Musi Rawas jadi saat kita masih menunggu realisasi nanti seperti dan Bagaimana kita berharap bahwa Pemda jangan sampai dirugikan nantinya.ujar davit pulung (Edison).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.